JEMBER, LINTAS NUSANTARA – Geger Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan (SJM) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jember, Jumat (21/2/2025).
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang perlawanan yang disebut sebagai “Indonesia Gelap,” sebuah gerakan protes yang serentak berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, dosen berbagai perguruan tinggi, serta elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah.
Koordinator lapangan aksi, Hasyisy Ahmad, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap situasi Indonesia saat ini, yang dianggap semakin tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami melihat kebijakan pemerintah dalam 100 hari Kabinet Merah Putih justru menambah penderitaan rakyat. Oleh karena itu, kami turun ke jalan untuk menuntut perubahan,” ujar Hasyisy dalam orasinya.
Tiga Tuntutan Massa
Dalam aksi ini, terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi. Tuntutan tersebut merupakan respons terhadap kebijakan yang dikeluarkan dalam 100 hari pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Berikut adalah tiga poin utama yang dikemukakan:
Menolak Undang-Undang Minerba Massa aksi menilai bahwa Undang-Undang Minerba yang baru justru lebih berpihak kepada kepentingan korporasi besar dari pada rakyat.
Mereka menganggap bahwa UU tersebut akan semakin memperkuat eksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tambang.
Menolak Efisiensi Anggaran Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dinilai mengurangi subsidi di berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Massa menilai bahwa efisiensi yang dilakukan justru menyengsarakan rakyat kecil karena mengurangi akses terhadap layanan publik.
Menolak Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pembentukan BPI Danantara dianggap sebagai langkah yang mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
Massa aksi menyoroti bahwa lembaga ini akan memberikan keleluasaan kepada investor asing untuk mengelola sumber daya nasional tanpa kontrol yang ketat dari negara.
Dukungan dari Wakil Ketua DPRD Jember
Di tengah hujan yang mengguyur Jember, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menerima massa aksi dengan penuh semangat. Sambil memegang mikrofon dengan tangan kiri dan tangan kanan menghalau rintik hujan yang menetes di wajahnya, ia dengan lantang menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa dan masyarakat.
“Kami sepakat aspirasi adik-adik mahasiswa. Mari kita kawal bersama negara ini. Jangan takut kegelapan. Semakin pekat gelap malam menunjukkan sinar matahari akan segera terbit,” teriak Widarto yang kala itu bajunya telah basah kuyup karena hujan.
Momen tersebut disambut dengan tepuk tangan dan sorakan dari massa aksi. Mereka menganggap pernyataan Widarto sebagai bentuk dukungan moral yang harus diwujudkan dalam langkah konkret di parlemen. Massa pun menuntut DPRD Jember untuk segera meneruskan aspirasi mereka ke tingkat pusat.
Situasi di Lapangan
Aksi demonstrasi berlangsung dengan damai meski hujan mengguyur sejak siang hari. Para demonstran tetap bertahan di depan gedung DPRD Jember dengan membawa spanduk, poster, dan meneriakkan berbagai yel-yel perjuangan. Beberapa spanduk bertuliskan “Tolak UU Minerba!”, “Subsidi adalah Hak Rakyat!”, dan “BPI Danantara Ancaman Kedaulatan!” menghiasi barisan massa.
Aparat kepolisian tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berlangsung tertib. Tidak ada bentrokan atau tindakan represif dari aparat, sehingga demonstrasi dapat berjalan dengan lancar hingga selesai.
Kelanjutan Aksi
Setelah menyampaikan aspirasi mereka di depan DPRD Jember, massa aksi berencana untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dengan aksi-aksi lanjutan.
Mereka berkomitmen untuk terus menggelorakan perjuangan demi kepentingan rakyat.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Jika pemerintah tidak mendengar suara rakyat, kami akan turun ke jalan lagi dengan jumlah yang lebih besar!” ujar salah satu orator.
Aksi Solidaritas Jember Melawan ini menjadi salah satu bagian penting dalam gelombang protes nasional yang terjadi di berbagai daerah.
Dengan semakin banyaknya suara penolakan yang muncul, tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakannya semakin besar. Apakah tuntutan mereka akan didengar? Waktu yang akan menjawab. (r1ck)