SITUBONDO, LINTAS NUSANTARA – Jangan Tunggu Donasi! LSM Pakar Kecam Pemkab Situbondo Soal Mitigasi Bencana, Dalam beberapa hari terakhir Kabupaten Situbondo dilanda bencana alam berupa banjir dan angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan parah di berbagai wilayah.
Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat yang terdampak. Merespons situasi ini, Ketua LSM Pemerhati Kebijakan dan Reformasi (Pakar) Situbondo, MA. Sahran, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo agar memiliki perencanaan tanggap bencana yang matang, lengkap dengan alokasi anggaran yang memadai.
Menurut Sahran, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat seperti saat terjadi bencana alam.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi kejadian di mana Pemkab Situbondo terkesan gagap dalam merespons bencana, apalagi sampai harus mengandalkan sumbangan dari para donatur sebagai solusi utama dalam penanganan korban bencana.
“Pemerintah itu ada untuk rakyat, bukan sekadar sebagai administrator daerah. Artinya, dalam situasi darurat seperti ini, pemkab harus menunjukkan kesigapannya dalam membantu korban bencana.
Jangan sampai masyarakat yang sedang tertimpa musibah justru harus menunggu bantuan dari pihak luar karena pemkab tidak punya kesiapan anggaran,” tegas Sahran dalam pernyataannya kepada media, Senin (3/2).
Situbondo Dirundung Duka: Banjir dan Puting Beliung Sebabkan Kerusakan Parah
Bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda Situbondo dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan banyak rumah warga rusak, fasilitas umum terganggu, dan aktivitas ekonomi lumpuh.
Sejumlah desa terdampak paling parah, dengan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok.
Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo mencatat bahwa beberapa kecamatan yang terdampak cukup serius adalah Kecamatan Asembagus, Panji, dan Mangaran.
Di wilayah tersebut, ratusan rumah terendam banjir, sementara angin puting beliung merobohkan sejumlah rumah dan fasilitas umum. Selain itu, banyak lahan pertanian yang terendam air, mengancam mata pencaharian para petani setempat.
Di tengah kondisi ini, Pemkab Situbondo masih terlihat lamban dalam memberikan respons cepat. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak masih minim, sementara banyak warga mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah.
Situasi ini memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari LSM Pakar yang menilai bahwa perencanaan mitigasi bencana Pemkab Situbondo selama ini masih sangat lemah.
Anggaran Tanggap Bencana Harus Masuk Prioritas Pemkab
Sahran menegaskan bahwa bencana bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebagai kejadian insidental semata. Mengingat kondisi geografis Situbondo yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan angin puting beliung, pemerintah daerah seharusnya sudah memiliki perencanaan mitigasi yang jelas dan anggaran yang disiapkan khusus untuk tanggap darurat.
“Jangan sampai ketika bencana datang, pemkab bingung mencari sumber dana. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan. Sudah saatnya Situbondo memiliki anggaran tanggap bencana yang cukup, agar saat kejadian seperti ini terjadi, pemerintah bisa langsung bergerak tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar,” ujar Sahran.
Ia menambahkan bahwa postur anggaran Pemkab Situbondo ke depan harus lebih ramah terhadap korban bencana. Ini berarti, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab harus secara serius mengalokasikan dana khusus untuk penanganan bencana, baik dalam bentuk bantuan langsung bagi korban maupun untuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana.
“Selama ini, kita sering melihat anggaran daerah lebih banyak tersedot untuk kegiatan-kegiatan seremonial atau proyek-proyek yang kurang prioritas. Sementara itu, anggaran untuk kebencanaan sering kali tidak menjadi perhatian utama. Ini harus diubah. Jangan sampai kita terus menerus menghadapi bencana dengan tangan kosong,” katanya.
Pemkab Situbondo Harus Belajar dari Pengalaman
Sahran juga mengingatkan bahwa bencana alam yang terjadi di Situbondo bukanlah yang pertama dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Situbondo untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga agar di masa mendatang dapat lebih siap menghadapi bencana serupa.
Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut Sahran, antara lain:
Menyusun Rencana Aksi Tanggap Bencana
Pemkab harus memiliki prosedur yang jelas dalam menghadapi bencana, mulai dari tahap pencegahan, respons cepat saat kejadian, hingga pemulihan pascabencana.
Mengalokasikan Anggaran Khusus untuk Bencana Setiap tahun, Pemkab harus menetapkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan bencana. Anggaran ini harus cukup untuk menangani situasi darurat tanpa harus mengandalkan donasi atau bantuan dari pihak luar.
Memperkuat Infrastruktur Tahan Bencana
Pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur harus mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, seperti drainase yang baik untuk mencegah banjir dan rumah tahan angin di daerah rawan puting beliung.
Meningkatkan Kapasitas BPBD dan Relawan BPBD Situbondo harus diperkuat baik dari segi anggaran, personel, maupun peralatan agar bisa lebih sigap dalam menangani bencana. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melibatkan komunitas dan relawan dalam upaya mitigasi bencana.
Edukasi dan Pelatihan bagi Masyarakat
Masyarakat harus diberi pemahaman tentang mitigasi bencana agar lebih siap menghadapi situasi darurat. Program edukasi bisa dilakukan melalui sosialisasi di tingkat desa maupun sekolah-sekolah.
Kesigapan Pemerintah Adalah Kunci
Di akhir pernyataannya, Sahran menegaskan bahwa keberadaan pemerintah akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat jika dalam situasi darurat seperti ini mereka dapat bergerak cepat dan sigap.
Jika Pemkab Situbondo masih lamban dan tidak memiliki perencanaan yang jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun.
“Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa mereka sendirian dalam menghadapi bencana. Pemerintah harus hadir, cepat, dan konkret dalam memberikan solusi.
Jangan menunggu bencana terjadi baru panik mencari bantuan. Perencanaan dan kesiapan harus ada sejak awal,” pungkasnya.
Dengan peringatan keras dari Ketua LSM Pakar ini, diharapkan Pemkab Situbondo dapat segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sistem tanggap bencana, sehingga di masa mendatang, masyarakat tidak lagi merasa ditinggalkan ketika bencana melanda. (r1ck)