JEMBER, LINTAS NUSANTARA – Wabup Jember Dr. Djoko Susanto, S.H., M.H., tidak berpeluang memainkan peran sebagai bagian dari kepala daerah.
Peran-peran strategis justru kelihatan secara terbuka dimainkan oleh tim sukses untuk mendikte para pejabat di lingkungan Pemkab Jember.
Kondisi ini tergambar dari kejadian saat Djoko datang tiba-tiba di aula Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember pada Selasa, 11 Maret 2025.
Disitu, para pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD dikumpulkan untuk bergiliran memaparkan program kerjanya kepada Dimma Akhyar.
Dimma sebelumnya merupakan Sekretaris Tim Kampanye pasangan calon Bupati Jember Muhammad Fawait dan calon Wakil Bupati Djoko Susanto saat Pilkada serentak di bulan November 2024 lalu.
Djoko dengan gaya sindirannya, beberapa kali menyinggung bahkan mempertanyakan keberadaan Dimma di acara bertajuk Forum Lintas OPD tersebut.
Bahkan, Djoko sebelum memberi pernyataan ke media seolah-olah meledek Dimma dengan mengajak mantan Ketua Bawaslu Jember itu untuk mendampinginya menghadap kamera.
“Ayo-ayo sini Mas Dimma ikut di samping saya,” ucap Djoko yang melihat Dimma masih duduk di kursi deretan depan.
Djoko kembali menyindir Dimma ketika menjawab pertanyaan tentang kegiatan OPD yang melibatkan tim sukses belakangan ini. “Mungkin Mas Dimma yang lebih paham disini sedang apa,” sentilnya.
Forum Lintas OPD sudah berlangsung selama dua hari. Namun, Djoko mengaku dirinya tidak pernah diajak bicara oleh Bupati Jember Muhammad Fawait.
Peran Djoko seperti sengaja dimatikan. Pasalnya, sebelum ini dia juga tidak tahu menahu soal kebijakan Bupati Fawait yang tiba-tiba menunjuk sekitar 17 pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi pos-pos jabatan yang kosong.
Djoko menuntut komitmen dengan Fawait perihal skema kebersamaan yang proporsional. Tujuannya agar roda pemerintahan berjalan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Mantan Kepala BPN Jember itu menyatakan, dirinya berupaya mencegah penyimpangan, karena terindikasi oknum-oknum politikus yang semestinya berada dibalik layar justru tampil terbuka mengotori panggung publik pemerintahan.
“Maka dari itu langkah saya prosedural, kirim nota dinas ke Sekda, Inspektorat, dan BKPSDM supaya diaudit apakah terpenuhi azas kepatuhan atas penerbitan SK (Bupati) itu. Suatu misal karena mengedepankan nepotisme,” ulas Djoko.
Dimma ketika ditanya apa kapasitasnya rapat dengan kepala OPD-OPD enggan menjelaskan untuk sementara ini. “Nanti-nanti saja dulu,” sergahnya.
Bupati Jember Fawait sempat mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan program 100 harinya. Fawait tidak menghadirkan Djoko, melainkan dibarengi Dimma.
Terlihat pula sejumlah pejabat maupun Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dalam acara yang berlangsung di lantai dua kantor Pemkab Jember pada Senin, 10 Maret 2025 malam itu.
“Bupati dan Wakil Bupati bukan pasangan pengantin yang harus terus bergandengan tangan,” selorohnya menjawab lontaran pertanyaan awak media.
Target 100 hari prioritas diantaranya dicanangkan Fawait untuk merumuskan beleid taktis sejumlah rancangan peraturan kepala daerah, penataan pegawai, hingga layanan publik. (Team).